SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti komposisi belanja pegawai dalam pembahasan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel Tahun Anggaran 2027. DPRD mendorong agar perencanaan anggaran lebih diarahkan pada program prioritas yang produktif dan terukur.
Hal itu dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama Kesbangpol dalam rangka pendalaman RKPD dan pembahasan APBD 2027, Rabu (14/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat, dengan pihak Kesbangpol diwakili Ferdy Yopi Libia Erlinda.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I menekankan pentingnya menelaah komposisi belanja agar anggaran yang tersedia mampu menunjang pelaksanaan program dan pencapaian target organisasi.
Belanja pegawai menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam menentukan ruang anggaran bagi program prioritas. Karena itu, perencanaan perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan hasil yang ingin dicapai.
“Perencanaan anggaran harus benar-benar memperhatikan skala prioritas. Program yang disusun perlu memiliki target dan indikator yang jelas agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi rumusan kutipan yang perlu dikonfirmasi kepada Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H. Rais Ruhayat.
Selain menyoroti belanja pegawai, Komisi I juga meminta Kesbangpol menyusun matriks program kerja secara terperinci, termasuk rincian SILPA yang menjadi bahan evaluasi.
Dokumen tersebut diperlukan agar DPRD dapat menilai keterkaitan antara kebutuhan anggaran, rencana kegiatan, dan hasil yang hendak dicapai. Dengan demikian, alokasi belanja dapat disusun secara lebih proporsional dan sesuai kebutuhan.
Komisi I berharap anggaran Kesbangpol pada 2027 tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif.
“Setiap program harus memiliki sasaran yang terukur, sehingga evaluasi tidak hanya melihat penyerapan anggaran, tetapi juga hasil pelaksanaannya,” menjadi alternatif kutipan yang perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel berupaya memastikan APBD 2027 disusun dengan perencanaan yang matang, penggunaan anggaran yang efisien, dan orientasi pada hasil.