SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (15/10).
Kegiatan yang dihadiri Forkopimda, Bupati/Wali Kota se-Kalsel, dan instansi vertikal ini membahas langkah antisipatif menjaga stabilitas harga pangan di Banua.
Kepala Perwakilan BI Kalsel, Fadjar Majardi, menyebut inflasi September 2025 berada di 2,91% (yoy), masih dalam sasaran nasional.
“Kita tak boleh lengah, karena menjelang akhir tahun permintaan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan pengendalian inflasi jadi prioritas daerah.
“Inflasi terkendali berarti rakyat sejahtera. Operasi pasar, cadangan pangan, dan distribusi harus diperkuat,” katanya.
Muhidin juga meminta dukungan dunia usaha agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan seimbang dengan stabilitas harga.
Mendukung hal tersebut, Badan Pangan Nasional memastikan stok beras pemerintah aman 100 persen, sementara Gerakan Pangan Murah terus digencarkan.
Dukungan pelaku usaha juga menguat untuk menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua,” seluruh pihak berkomitmen menjaga inflasi tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi Banua. (Ang)
Tags
Ekonomi & Bisnis