SOEARAKALSEL.COM, KANDANGAN - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Syafrudin Noor, bersama Wakil Bupati H. Suriani, mengikuti pemaparan Creative Financing tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Jumat (17/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini merupakan bagian penting dari rangkaian penilaian penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam bidang Entrepreneur Government.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS membedah berbagai strategi inovatif yang diimplementasikan untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan daerah agar tidak hanya bertumpu pada dana transfer pusat.
Fokus utama pemaparan mencakup langkah strategis penguatan sektor pajak dan retribusi daerah, penguatan performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Bupati Syafrudin Noor menjelaskan bahwa materi yang disampaikan juga menyentuh aspek krusial terkait tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) serta peningkatan layanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, percepatan transformasi digital dalam sistem keuangan daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan transparansi sekaligus efektivitas pengelolaan anggaran di Bumi Rakat Mufakat.
“Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi sekaligus berbagi praktik baik antar pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Bupati Syafrudin Noor.
Pemerintah daerah berharap, melalui penerapan skema pembiayaan kreatif ini, pembangunan infrastruktur serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten HSS dapat terus berjalan akseleratif dan mandiri.
Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab HSS dalam memperkuat kemandirian fiskal guna menghadapi tantangan ekonomi daerah yang semakin kompleks di masa depan.
Pemaparan ini menjadi sinyal positif bagi HSS untuk bersaing dengan daerah lain di Indonesia dalam memperebutkan predikat sebagai pemerintah daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola birokrasi.