SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam penanganan banjir secara terintegrasi sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026, Selasa (7/4/2026).
Dalam sambutannya, Muhidin menyoroti karakteristik banjir di Kalimantan Selatan yang berbeda dengan daerah lain. Ia menjelaskan, kondisi banjir di wilayah ini dipengaruhi oleh fenomena pasang surut air laut (rob) yang bertepatan dengan intensitas hujan tinggi, sehingga membuat penanganannya lebih kompleks.
“Kita melihat bahwa banjir di Kalimantan Selatan itu berbeda karena dipengaruhi oleh rob dan hujan ekstrem. Ketika keduanya terjadi bersamaan, maka dampaknya sangat besar seperti yang kita alami tahun ini,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalsel telah merancang sejumlah program strategis, di antaranya pengerukan Sungai Alalak untuk memperlancar aliran air menuju Sungai Barito, serta pembangunan sudetan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sepanjang kurang lebih 40 kilometer guna mempercepat pembuangan air ke aliran utama.
“Sodetan ini menjadi solusi penting. Memang kemampuan daerah terbatas, tapi kita akan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai. Tanpa kerja sama, sulit untuk menyelesaikan masalah banjir secara cepat,” jelasnya.
Selain itu, pengerukan Sungai Bakau menuju Sungai Buluh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sepanjang 30 kilometer juga telah dilakukan. Program ini diharapkan mampu mengurangi genangan air serta mempercepat surutnya banjir di wilayah tersebut.
Muhidin menekankan bahwa seluruh program pengendalian banjir harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah agar memiliki kekuatan penganggaran dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus terencana, terintegrasi, dan didukung semua pihak agar hasilnya maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Kalimantan Selatan berharap berbagai program strategis tersebut mampu menekan risiko banjir secara signifikan, sehingga tidak lagi menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat maupun perekonomian daerah.