SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, kembali melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 168 pejabat struktural dan fungsional di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).
Pelantikan tersebut mencakup pejabat eselon II, III, IV, hingga pejabat fungsional. Selain itu, Gubernur juga melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2026–2031.
Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara maksimal serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.
“Saya meminta seluruh pejabat untuk menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Muhidin.
Muhidin mengakui bahwa setiap proses mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan tidak selalu diterima dengan perasaan yang sama oleh seluruh aparatur. Namun, ia meminta seluruh pejabat dapat menerima keputusan tersebut secara profesional dan tetap fokus menjalankan tugas yang diberikan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelantikan kali ini adalah penerapan evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan.
Menurut Muhidin, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pejabat mampu menunjukkan kinerja yang optimal sesuai target dan tanggung jawab masing-masing.
“Kalau kinerjanya baik tentu akan dipertahankan. Namun apabila dalam enam bulan pelaksanaan tugas dinilai kurang maksimal, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian jabatan sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah serta seluruh kepala SKPD untuk memberikan penilaian kinerja secara objektif terhadap para pejabat di lingkungan kerja masing-masing.
Selain menyoroti kinerja aparatur, Muhidin menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan sinergi antarlembaga guna mendukung kelancaran program pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh pejabat, baik eselon II, III, maupun IV, harus terbuka terhadap masukan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Noryadi, menjelaskan bahwa pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat eselon II yang dilantik, satu pejabat eselon II yang dikukuhkan kembali, 39 pejabat administrator (eselon III), 126 pejabat pengawas (eselon IV), serta 25 pejabat fungsional dari berbagai jenjang.
Ia menambahkan, evaluasi berkala setiap enam bulan akan menjadi instrumen untuk mengukur capaian kerja sekaligus memastikan proses pembinaan karier aparatur berjalan lebih objektif dan berbasis kinerja.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan, jajaran Tim Ahli Gubernur, para asisten, staf ahli gubernur, serta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.