SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Selatan memperkuat langkah pencegahan kebakaran lahan pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026.
Salah satu strategi yang didorong DPKP Kalsel yakni penggunaan mesin panen combine harvester untuk mengurangi sisa batang padi dan jerami yang berpotensi menjadi bahan bakar saat kondisi lahan mengering.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, pencegahan kebakaran tidak hanya dilakukan dengan memastikan ketersediaan air, tetapi juga mengurangi material kering yang mudah terbakar di lahan pertanian.
“Bantuan alat dan mesin pertanian seperti combine harvester maupun pompa air telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Brigade Pangan, serta diperkuat dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui APBD,” ujar Syamsir.
Menurutnya, penggunaan combine harvester dapat membantu petani memanen padi hingga bagian bawah tanaman. Dengan demikian, sisa batang yang tertinggal di lahan dapat diminimalkan sehingga mengurangi potensi bahan mudah terbakar ketika musim kemarau berlangsung.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat kondisi kemarau dapat membuat lahan dan sisa tanaman semakin kering sehingga lebih mudah terbakar.
Selain penggunaan mesin panen, DPKP Kalsel juga mendorong petani melakukan pengelolaan sisa tanaman melalui pengomposan. Petani juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Imbauan tersebut sebelumnya telah disampaikan DPKP Kalsel sebagai salah satu langkah antisipasi untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Di sisi lain, kesiapan sumber air juga menjadi bagian dari strategi mitigasi. Kelompok tani diminta menyiapkan dan mengoptimalkan pompa air, sumur bor, serta embung sebagai sumber pengairan apabila kondisi lahan mulai mengalami kekeringan.
Pemanfaatan air sungai untuk irigasi pun dilakukan secara selektif. Melalui Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Hortikultura (BPTPH), kualitas air terlebih dahulu diuji untuk memastikan sumber air yang digunakan tidak bersifat masam dan berpotensi merusak tanaman.
DPKP Kalsel juga melakukan penyesuaian pola tanam. Petani padi didorong mempercepat masa tanam sebelum memasuki puncak kemarau, sementara jadwal tanam jagung disesuaikan agar tidak bertepatan dengan periode kekeringan.
Hingga akhir Juli 2026, sekitar 5.803 hektare lahan pertanian di Kalsel terdampak kekeringan. Meski demikian, DPKP Kalsel memastikan kondisi tersebut belum menyebabkan puso atau gagal panen.
Syamsir mengatakan pemantauan terhadap lahan pertanian akan terus dilakukan melalui petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT), serta monitoring langsung ke lapangan.
“Sampai hari ini belum ada yang puso. Yang ada baru terdampak kekeringan dan terus kami pantau melalui PPL, POPT, serta monitoring langsung ke lapangan agar penanganan bisa segera dilakukan,” katanya.
Menurut Syamsir, pencegahan kebakaran lahan membutuhkan kewaspadaan bersama antara pemerintah, petani, aparat, dan masyarakat. Dengan pengurangan bahan mudah terbakar, kesiapan sumber air, serta pemantauan secara berkala, risiko kebakaran di lahan pertanian selama musim kemarau diharapkan dapat ditekan.
Langkah mitigasi tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi pangan Kalsel selama menghadapi musim kemarau 2026.