SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel yang akan digelar pada 13 Agustus 2026.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel yang dipimpin Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel H Muhammad Syarifuddin, Senin (27/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, turut melibatkan tenaga ahli gubernur untuk memberikan masukan terkait berbagai agenda pemerintahan.
Salah satu pembahasan utama yakni persiapan puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel yang dijadwalkan berlangsung di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru.
Gubernur H Muhidin juga memberikan arahan terkait pakaian yang akan dikenakan pimpinan SKPD, Forkopimda, serta undangan. Para tamu diminta mengenakan jas berwarna hitam yang dipadukan dengan laung dan sarung sasirangan dengan dominasi warna hitam.
Menurut Muhidin, pemilihan warna hitam dimaksudkan agar penampilan undangan terlihat netral dan tidak memberikan kesan menonjolkan warna yang berkaitan dengan partai politik tertentu.
“Banyak arahan Bapak Gubernur untuk pelaksanaan acara peringatan nantinya, apalagi saat ini kita dalam kondisi penghematan anggaran,” ujar Syarifuddin.
Meski berlangsung dalam kondisi efisiensi anggaran, Pemprov Kalsel memastikan peringatan Hari Jadi ke-76 tetap menghadirkan sejumlah kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat.
Di antaranya hiburan untuk masyarakat serta penyediaan angkutan gratis. Pemprov Kalsel juga merencanakan kembali menyediakan makanan gratis bagi masyarakat seperti pada pelaksanaan peringatan tahun sebelumnya.
Selain membahas persiapan Hari Jadi, rapat koordinasi tersebut turut mengevaluasi kinerja SKPD, perkembangan serapan anggaran, target SKPD penghasil, serta sejumlah pembiayaan dan pendanaan daerah.
Pembahasan juga mencakup pinjaman di luar anggaran SKPD dari perbankan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hibah, hingga rencana terkait obligasi pemerintah daerah.