SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewaspadai kenaikan harga pangan di tengah kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Meski pergerakan harga secara mingguan masih relatif terkendali, inflasi tahunan Kalsel tercatat mencapai 4,69 persen, tertinggi kedua di Pulau Kalimantan.
Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalsel pada minggu kedua September 2026 mengalami kenaikan sekitar 0,5 persen. Namun, Kalsel tidak masuk dalam 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Eddy seusai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (14/9/2026).
Meski kondisi mingguan relatif terkendali, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pergerakan harga beras, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencatat kenaikan hingga 6,6 persen berdasarkan data yang dipaparkan.
“Di sisi lain beras kita berlimpah, namun dari data ini terlihat ada pergerakan harga 6,6 persen. Kita berharap Bulog bisa melakukan operasi pasar melalui penyaluran beras SPHP,” ujar Eddy.
Ia berharap intervensi melalui operasi pasar dapat difokuskan ke wilayah yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau.
Di sisi lain, tekanan inflasi tahunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Dengan inflasi mencapai 4,69 persen, Kalsel berada di urutan kedua tertinggi di Kalimantan, di bawah Kalimantan Tengah yang mencatat 4,96 persen.
Eddy menjelaskan, kenaikan harga emas menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi tahunan Kalsel. Pergerakan harga beras juga tetap menjadi perhatian, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Pemprov Kalsel pun mengandalkan koordinasi dengan Bulog dan pemangku kepentingan terkait untuk menjaga stabilitas harga pangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan tekanan harga di tengah kondisi kekeringan sekaligus menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.