SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan sejumlah catatan terhadap proyeksi pendapatan daerah yang mencapai Rp8,003 triliun dalam Rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PAN meminta peningkatan pendapatan tersebut diikuti dengan kebijakan belanja yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Optimalisasi pendapatan juga diingatkan agar tidak dilakukan dengan membebani masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha mikro.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Kalsel, Adrizal, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Gubernur terhadap Raperda APBD Kalsel TA 2027 di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (16/9/2026).
“Pada prinsipnya kita mau anggaran ini betul-betul fokus kepada kebutuhan masyarakat. Memang ada kenaikan pendapatan, tetapi kita setuju optimalisasi itu dengan catatan tidak membebani masyarakat di bawah dan tidak membebani dunia usaha,” ujar Adrizal.
Menurutnya, alokasi belanja APBD 2027 perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas.
Di antaranya peningkatan mutu pendidikan, percepatan penanganan stunting, serta penanggulangan bencana yang rutin terjadi di Kalsel, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir.
“Kita ingin pemerintah fokus terutama terhadap dunia pendidikan, bagaimana mengentaskan stunting di Kalsel, dan pengentasan bencana seperti kebakaran serta banjir yang berulang,” katanya.
Selain persoalan prioritas belanja, Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Adrizal mendorong Pemprov Kalsel mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Di sisi belanja, DPRD juga meminta perencanaan anggaran dilakukan secara lebih matang agar tidak terjadi penumpukan SiLPA pada akhir tahun anggaran.
“Kita fokus agar SiLPA tidak membengkak di akhir tahun anggaran, artinya dana itu benar-benar terpakai. Kita juga mendorong digitalisasi pajak supaya tidak terjadi kebocoran,” tegasnya.
Untuk memastikan APBD 2027 memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, DPRD Kalsel akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar).
Sesuai dengan tagline nya Bekerja Setulus Hati Adrizal mengatakan, DPRD akan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, termasuk tingkat penyerapan anggaran masing-masing instansi.
“Kalau ada dinas yang penyerapan anggarannya tidak maksimal, tentu akan kita panggil agar penyerapannya optimal,” pungkasnya.