SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik sebanyak 11 pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (6/1/2026).
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik yakni Noryadi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ronny Eka Saputra sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan (PRPerkim), serta M. Yasin Toyib sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selanjutnya, Dany Matera Saputra dipercaya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Sementara di RSUD Ulin Banjarmasin, Heru dilantik sebagai Wakil Direktur Non Medik, dan Agung Ary Wibowo sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan.
Adapun pejabat lainnya yang dilantik yakni Riandy Hidayat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Eddy Ilmansyah Jaya sebagai Kepala Biro Perekonomian, Ma’ruf Rizani sebagai Kepala Biro Umum, serta Fahrurazi sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan agar seluruh pejabat yang dilantik bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menekankan bahwa kinerja para pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi.
“Penilaian sudah kami sampaikan. Untuk sementara hanya ada dua kategori, yaitu sangat baik dan kurang baik, sehingga memudahkan kita melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat,” tegas Muhidin.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan yang dinilai tidak efektif, meskipun terlihat pandai berbicara. Gubernur menegaskan tidak ingin menerima laporan adanya pimpinan yang tertutup terhadap masukan dari bawahan.
“Saya tidak mau mendengar ada laporan bahwa atasan tidak mau menerima saran dari bawahan dalam rangka evaluasi pekerjaan,” ujarnya.
Penegasan tersebut, lanjut Muhidin, berlaku tidak hanya bagi pejabat yang baru dilantik, tetapi juga bagi pejabat yang telah lama menjabat, termasuk pejabat Eselon III dan IV. Ia bahkan membuka peluang adanya mutasi bagi pejabat yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Enam bulan ke depan akan saya evaluasi. Saya ingin mencari pejabat yang benar-benar profesional,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat dua jabatan tinggi pratama yang belum terisi secara definitif, yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Asisten I Setdaprov Kalsel.
Selain itu, pada tahun ini juga akan terdapat empat jabatan tinggi pratama yang kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.
“Pengisiannya masih menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Muhidin,” pungkas Noryadi. (Ang)