 |
| (Istimewa) |
SOEARAKALSEL.COM, JAKARTA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi dan konsolidasi program pembangunan infrastruktur lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kegiatan ini berlangsung di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Rakornis dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M. Yasin Toyib. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Perencana Ahli Madya Aulia Faulina, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Rahmiyanti Janoezir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan Yonatan Hendrik Parjoko, serta Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III yang diwakili oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Muhammad Fauzi. Turut hadir Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan Denny Surya Martha, serta perwakilan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Mohammad Muntaha.
Dalam sambutannya, M. Yasin Toyib menegaskan bahwa Rakornis merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur agar lebih terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Rapat Koordinasi Teknis ini menjadi forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan infrastruktur yang berskala prioritas dan strategis,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyelenggaraan urusan pekerjaan umum diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Termasuk di dalamnya upaya mendorong percepatan pembangunan melalui skema pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yasin menekankan pentingnya penyerapan aspirasi daerah sejak tahap perencanaan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Pada kesempatan ini kita duduk bersama untuk menyelaraskan dan menyepakati program serta kegiatan yang akan menjadi acuan penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2027,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta Rakornis untuk mengedepankan skala prioritas serta ketepatan sasaran dalam setiap usulan kegiatan yang akan diprogramkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Alain Filmore, menyampaikan bahwa Rakornis menjadi momentum penting dalam memperjelas arah pembangunan infrastruktur di daerah.
“Melalui kegiatan ini, setiap pihak diharapkan dapat mengusulkan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan dapat dilaksanakan untuk mendorong kemajuan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota akan menjadikan pembangunan lebih terarah dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
“Aspirasi dari seluruh elemen ini akan menjadi pedoman bagi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2027 sesuai amanat RPJMD,” pungkasnya.
Rakornis Kabupaten/Kota Tahun 2026 diharapkan menghasilkan kesepakatan program yang efektif dan terintegrasi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. (Ang/MC)