 |
| (istimewa) |
SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026). Peninjauan tersebut dilakukan sembari menunggu kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa sebagian wilayah Sungai Tabuk masih terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa.
“Di sini ada tujuh RT yang terendam. Kami harus masuk menggunakan perahu karena akses darat tidak memungkinkan,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak berupa 675 paket sembako yang dibagikan langsung ke rumah-rumah yang terendam banjir.
“Bantuan ini untuk masyarakat yang rumahnya terdampak. Sembako dari pemerintah,” jelasnya.
Ia juga menginstruksikan aparat desa setempat untuk melakukan pendataan secara rinci terhadap jumlah rumah dan kepala keluarga terdampak di setiap RT.
“Setiap rumah harus dicatat. Satu rumah mendapatkan satu paket bantuan,” tegasnya.
Terkait penanganan ke depan, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan warga serta meminimalkan dampak hujan lanjutan.
“Kita tangani sambil melihat kondisi. Yang penting sekarang jangan sampai warga kehujanan lagi,” ujarnya.
Menanggapi agenda kunjungan Wakil Presiden RI, Gubernur Muhidin menyampaikan optimismenya bahwa kehadiran pemerintah pusat akan memperkuat sinergi dalam penanganan bencana di Kalimantan Selatan.
“Kami sangat antusias. Hari ini Wapres datang, dan nantinya Presiden juga akan meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru,” ungkapnya.
Terkait kebijakan penanganan banjir, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap mengedepankan pendekatan langsung di lapangan.
“Kebijakan kita tetap, turun langsung ke lapangan, melihat kondisi warga, mencatat kebutuhan, dan bertindak cepat,” katanya.
Ia menambahkan, solusi jangka panjang seperti pengelolaan sumber daya air serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir terus dikaji dan direncanakan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat. (Ang/MC)