SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Hal tersebut disampaikan usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026).
Muhidin menjelaskan, rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah kabupaten/kota. Fokus utama pembahasan adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar inflasi tetap terkendali selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan data terbaru dari BPS, sejumlah daerah masih mencatat inflasi relatif tinggi, di antaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Untuk itu, pemerintah meminta BPS secara rutin menyampaikan perkembangan data inflasi agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Dengan informasi tersebut kita bisa melakukan intervensi, misalnya melalui pasar murah atau meminta distributor menyalurkan bahan pokok langsung ke daerah yang mengalami kenaikan harga,” ujar Muhidin.
Selain bahan pangan, gubernur juga menyoroti kenaikan harga emas yang turut memengaruhi inflasi. Ia menjelaskan bahwa emas perhiasan masuk dalam komponen perhitungan inflasi, sedangkan emas batangan tidak.
Muhidin mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja, termasuk mempertimbangkan pembelian emas batangan jika bertujuan untuk investasi. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak dapat membatasi pilihan masyarakat.
Menurutnya, lonjakan harga emas juga dipicu oleh kondisi global, seperti ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, yang mendorong harga emas meningkat signifikan dan memicu tingginya minat beli masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi dampak kenaikan tarif kebutuhan lain, seperti listrik, yang dapat memicu inflasi jika dilakukan secara mendadak. Oleh karena itu, penyesuaian harga diharapkan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat.
Melalui HLM TPID ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat koordinasi dan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan, perwakilan instansi vertikal, perangkat daerah terkait, serta anggota TPID provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.