SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, meskipun pemerintah pusat memberikan opsi tersebut.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, usai rapat koordinasi yang digelar di lingkungan Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
Muhidin menegaskan bahwa kondisi di Kalimantan Selatan saat ini masih terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk memberlakukan sistem kerja dari rumah.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan WFH berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di kalangan pegawai jika tidak diiringi pengawasan yang optimal. Ia mengkhawatirkan sistem tersebut justru dimanfaatkan secara tidak maksimal dan berdampak pada kinerja.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain itu, Muhidin juga menyoroti potensi meningkatnya aktivitas pegawai di luar daerah apabila WFH diterapkan, yang dinilai dapat mengganggu efektivitas kerja.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Karena itu, pelaksanaan kerja secara langsung di kantor dinilai masih menjadi pilihan terbaik saat ini.
Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas dan pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan. Salah satunya dengan menggelar pelatihan manajemen risiko bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya.