SOEARAKALSEL.COM, KANDANGAN - Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, menyambut kedatangan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam agenda entry meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Ramu Sekretariat Daerah Kabupaten HSS tersebut menandai dimulainya proses audit mendalam terhadap seluruh instrumen pengelolaan keuangan daerah selama setahun terakhir.
Rombongan pemeriksa yang dipimpin oleh Pengendali Teknis I BPK RI Kalsel, Muzni Fauzi, menjadwalkan proses pemeriksaan terinci ini akan berlangsung selama 28 hari, yakni sejak 5 April hingga 2 Mei 2026 mendatang.
Muzni Fauzi menekankan bahwa dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam penyediaan dokumen dan data secara tepat waktu agar audit berjalan efektif.
“Dalam periode ini, kami memohon dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan dokumen, data, serta keterangan yang diperlukan secara tepat waktu,” ujar Muzni.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dan komunikasi dua arah sejak awal proses agar tidak terjadi hambatan informasi yang dapat memengaruhi objektivitas serta hasil akhir pemeriksaan laporan keuangan.
“Komunikasi, koordinasi, dan sinergi harus berjalan sejak awal. Jangan sampai informasi baru disampaikan di akhir, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan,” tambahnya.
Merespons hal tersebut, Wakil Bupati HSS H. Suriani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersikap kooperatif dan memastikan seluruh perangkat daerah memberikan akses informasi seluas-luasnya.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini, termasuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan, serta menjalin komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa,” tegas H. Suriani.
Pemerintah Kabupaten HSS berharap hasil pemeriksaan ini nantinya memberikan rekomendasi konstruktif yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat transparansi tata kelola pembangunan di masa depan.