BANJARBARU, SOEARAKALSEL.COM — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalsel diperkuat dan dilakukan secara maksimal. Perhatian khusus diberikan terhadap kawasan gambut yang masih menyimpan bara meski api di permukaan telah padam.
Hal itu disampaikan Muhidin saat turun langsung memantau sekaligus membantu pemadaman karhutla di Pos Lapangan 1 Guntung Damar, Banjarbaru, Minggu (23/8/2026).
Dalam pengecekan di lapangan, Muhidin menemukan sejumlah titik masih mengeluarkan asap. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut sehingga api dapat bertahan di dalam lapisan tanah.
“Setelah kami lihat dan tanahnya diambil, ternyata ini gambut dan di dalamnya masih panas. Masih ada bara,” ujar Muhidin.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses pemadaman tidak cukup hanya dengan memastikan api di permukaan terlihat padam. Petugas harus memastikan tanah gambut benar-benar basah sehingga bara di dalamnya tidak kembali memicu kebakaran.
“Kalau asap masih ada, berarti apinya masih keluar lagi. Jadi harus benar-benar dimatikan,” tegasnya.
Untuk memperkuat penanganan, Pemerintah Provinsi Kalsel menyiapkan dukungan ratusan pompa air. Sekitar 100 pompa berasal dari pengusaha, 30 pompa dari Kementerian Pertanian, 50 pompa dari Kementerian Pertahanan, serta sekitar 120 pompa milik BPBD Provinsi Kalsel.
Dengan dukungan tersebut, total pompa yang disiapkan mencapai sekitar 300 unit.
Ratusan pompa itu direncanakan dibagi ke tiga kawasan prioritas, masing-masing sekitar 100 pompa di Guntung Damar, 100 pompa di Pengayuan dan 100 pompa di kawasan hutan lindung.
Muhidin meminta seluruh kekuatan yang tersedia dikerahkan untuk memastikan titik-titik karhutla dapat ditangani hingga tuntas. Ia menargetkan upaya pemadaman intensif dilakukan dalam beberapa hari hingga dua pekan ke depan.
“Kita harus bekerja ekstra. Sampai dua minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini,” katanya.
Selain pemadaman, Muhidin juga menekankan pentingnya koordinasi dalam penggunaan alat berat. Menurutnya, alat berat tidak bisa langsung diturunkan sebelum status dan kepemilikan lahan diketahui.
“Kalau alat berat, harus kita koordinasi dengan yang punya tanah. Kita harus tahu ini tanah siapa, apakah milik perusahaan atau masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta jajaran terkait memastikan status lahan terlebih dahulu, terutama apabila lokasi yang terbakar berada di area perusahaan maupun lahan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan di lapangan berjalan efektif sekaligus tidak menimbulkan persoalan baru.
Muhidin juga mengingatkan agar tidak terjadi pembiaran terhadap lahan yang berpotensi kembali terbakar. Setiap titik yang masih mengeluarkan asap harus segera diperiksa dan ditangani.
Penanganan karhutla, lanjutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat, perusahaan hingga masyarakat. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar api dapat dikendalikan sebelum meluas.
Gubernur berharap kondisi karhutla di Kalsel segera membaik dan tidak berkembang menjadi kebakaran besar seperti yang pernah terjadi pada 2015.
“Ini tidak separah tahun 2015. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu,” pungkasnya.