SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjalin sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui penerapan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam berbagai bidang, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas), serta bidang sosial.
Plt. Kepala BPBD Provinsi Kalsel, H. Faried Fakhmansyah melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan hal ini pada Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 di Halaman Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, Sabtu (26/4/2025).
Bambang mengungkapkan rasa syukur karena BPBD Kalsel dipercaya sebagai salah satu SKPD pemangku SPM di bidang keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
“Kepercayaan ini sangat membantu kami memperluas jangkauan dedikasi tugas dan kerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai wujud nyata aksi bersama, yang menjadi tema utama Peringatan HKB 2025.
“HKB bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat terhadap potensi bencana, termasuk di Kalimantan Selatan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan arahan dari Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, yang diberikan saat rapat koordinasi program SPM Posyandu pada Jumat (25/4/2025) di Banjarmasin.
Istri Gubernur Kalsel H. Muhidin itu mengharapkan agar seluruh SKPD pemangku SPM, termasuk BPBD Kalsel, aktif membantu masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing.
"BPBD memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana serta pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dampak peralihan musim dari hujan ke kemarau. Ia merujuk rilis BMKG RI bahwa awal musim kemarau 2025 telah mulai terjadi sejak April dan akan berkembang secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
“Pada April 2025, tercatat 115 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau, dan jumlah ini akan terus meningkat pada Mei dan Juni. Wilayah terdampak meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua,” jelasnya.
Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus 2025, dengan kekeringan paling signifikan terjadi di Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Bambang mengingatkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih siap dan tangguh menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. (Ang)