SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025), di ruang Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, serta dihadiri anggota dewan, Forkopimda, pejabat SKPD, dan insan pers.
Fraksi NasDem melalui Umar Sadik mengapresiasi penyusunan Raperda yang dinilai mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal. Fraksi ini mendorong agar program anggaran mendukung tema pembangunan 2025: *Pemantapan Daya Saing Daerah*.
Fraksi Golkar melalui Hj. Hariyatie menilai arah perubahan APBD telah sejalan dengan visi pembangunan daerah. Golkar menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, peningkatan layanan publik, dan pencapaian indikator kinerja.
Fraksi Gerindra lewat Habib Yahya Assegaf menyoroti perlunya transparansi anggaran serta mendesak penguatan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PAN, melalui Agus Mulia Husin, mendorong agar anggaran lebih berpihak kepada rakyat, terutama dalam pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PKS yang diwakili Firman Yusi mendukung peningkatan belanja modal infrastruktur, namun mengingatkan agar pembangunan fisik tetap seimbang dengan pengembangan sumber daya manusia dan layanan dasar.
Fraksi PKB lewat dr. M. Yadi Mahendra Muhyin menyoroti kebiasaan penggunaan SiLPA serta meminta kejelasan arah proyek-proyek strategis yang tercantum dalam Raperda.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang mengkritisi ketimpangan antara penurunan pendapatan dan kenaikan belanja yang memicu defisit. Fraksi ini mendorong perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Pj. Sekda M. Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi dan menegaskan komitmen Pemprov untuk menindaklanjutinya dalam pembahasan teknis bersama SKPD.
“Pemprov tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan DPRD demi efektivitas dan akuntabilitas anggaran serta kesuksesan program prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ketua DPRD Supian HK menambahkan, tahapan berikutnya akan dibahas di Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini langkah penting untuk menyusun APBD Perubahan 2025 yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. DPRD dan Pemprov optimistis memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan,” tutupnya. (Ang)