LSM Kalsel Gempur Dugaan Korupsi: MTQ Rp15 Miliar, Tambang Batubara, Proyek Rp38 Miliar, hingga Irigasi HSS


SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Gelombang desakan pemberantasan korupsi di Kalimantan Selatan terus menguat. Gabungan LSM, meminta Ditreskrimsus Polda Kalsel mengusut tuntas empat kasus besar.

Gabungan LSM tersebut yakni Garda Taruna Nusantara, Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK), LP2K, LPDMAI, LP3K, GAKI, dan LEM Pemuda Borneo.

Tuntutan mereka yakni mengusut dugaan penyalahgunaan dana MTQ XXXVI Rp15 miliar di Kabupaten Banjar, penambangan liar di PKP2B PT Baramarta, persekongkolan tender proyek SPAM Banjarbakula senilai Rp38,24 miliar, dan korupsi rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Ketua Garda Taruna Nusantara Kalsel, Herianto, menegaskan dugaan penyalahgunaan dana MTQ di Banjar harus dibuka secara transparan. Ia menilai adanya pengelolaan ganda antara panitia dan event organizer (EO) menimbulkan potensi markup.

“Kami pertanyakan, apakah dana itu benar-benar untuk MTQ atau ada pembengkakan anggaran,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Di sektor tambang, ia menuding adanya penambangan ilegal yang bekerja sama dengan PT Baramarta namun minim pemasukan daerah.

“Kalau perusahaan selalu rugi tiap tahun, sebaiknya dipailitkan saja. Jangan sampai tambang ini hanya jadi ajang bagi-bagi lahan,” tegasnya.

Dalam proyek SPAM Banjarbakula, Herianto mengungkap selisih penawaran antara pemenang tender (peringkat 8) dan penawar terendah mencapai Rp6 miliar, tanpa sanggahan dari peringkat 1–7.

“Ini patut dicurigai ada permainan antara pihak ULP atau KPJ dengan kontraktor dan PPK,” ujarnya.

Sementara untuk kasus irigasi HSS senilai Rp11,88 miliar (APBD 2021), LSM mempertanyakan mengapa hanya Kabid Pengairan yang ditetapkan tersangka, sedangkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala ULP belum tersentuh.

“Jangan hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tegasnya.

Gabungan LSM tersebut menyatakan akan membawa seluruh laporan ini ke Mabes Polri agar penanganannya mendapat perhatian serius.

“Kami ingin pemberantasan korupsi di Kalsel berjalan maksimal, tanpa pandang bulu,” pungkas Herianto. (Ang)
Lebih baru Lebih lama