SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan untuk memantau pelaksanaan berbagai program nasional di bidang keagamaan, sosial, dan kebencanaan.
Pertemuan digelar bersama sejumlah mitra kerja daerah, antara lain Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, Baznas Kalsel, serta perwakilan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan bahwa pertemuan ini memiliki arti penting untuk memastikan program-program nasional yang diputuskan DPR RI benar-benar berjalan efektif di tingkat daerah.
“Kami ingin memastikan kebijakan nasional yang telah disahkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Selain itu, kami juga ingin mendengar langsung aspirasi dan masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Abidin menjelaskan, reses kali ini mencakup tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan, dengan fokus utama memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan pemerintah di daerah.
Ia memaparkan bahwa anggaran nasional Kementerian Agama tahun 2025 mencapai Rp78 triliun, BNPB Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) sekitar Rp300 miliar.
“Angka-angka ini memang besar secara nasional. Namun yang terpenting, bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Terkait isu kebencanaan, Abidin menilai kondisi di Kalsel relatif aman dan terkendali dibandingkan wilayah lain, meskipun potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor tetap harus diwaspadai.
“Kalau di Jakarta hujan setengah jam saja sudah ramai sedunia, tapi di Kalsel ini alhamdulillah masih terkendali,” ujarnya berseloroh.
Selain membahas persoalan sosial dan kebencanaan, Abidin juga menyoroti pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di Kalimantan. Menurutnya, hingga kini belum ada satu pun kawasan ekonomi halal di wilayah Kalimantan, padahal potensinya sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegasnya.
Abidin berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendukung gagasan tersebut agar industri halal di Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang di wilayah Kalimantan. (Ang/Mc Kalsel)