Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, saat membuka Public Communication Summit 2026 bertema "Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital" di Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan ini diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Sejumlah narasumber nasional turut hadir untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam pengelolaan komunikasi publik di era digital.
Dalam sambutannya, Subhan mengatakan komunikasi publik kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga reputasi pemerintah.
"Saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kita harus mampu memetakan isu sejak awal agar penyampaian kebijakan dapat dilakukan secara efektif melalui ruang dialog yang terbuka," ujarnya.
Menurutnya, penyebaran informasi yang begitu cepat di media digital membuat pemerintah harus mampu mengantisipasi berbagai potensi isu sebelum berkembang menjadi krisis. Karena itu, pengelolaan komunikasi publik harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi yang kredibel, sementara media sosial harus dikelola secara bijak sebagai ruang interaksi dan diskusi publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan Public Communication Summit 2026 menjadi forum untuk menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi.
Muhamad Muslim menjelaskan terdapat lima sasaran utama yang ingin dicapai, yakni meningkatkan pemahaman strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, menyusun panduan implementasi narasi tunggal pemerintah, memperkuat sinergi pengelolaan isu melalui pembangunan narasi positif, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga reputasi institusi.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan narasi tunggal pemerintah, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun merespons dinamika informasi di ruang publik," katanya.
Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga melaksanakan deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang dipimpin oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil.
Melalui Public Communication Summit 2026, Pemprov Kalsel berharap terbangun pola koordinasi yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik di seluruh Kalimantan Selatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan dipercaya masyarakat.