SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN — Anggaran penanganan bencana di Kalimantan Selatan pada 2027 terancam minim. Dari total pagu sekitar Rp10 miliar yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, hanya Rp1 miliar yang tersedia untuk penanganan langsung banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengatakan sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja gaji pegawai.
“Untuk 2027 saat ini kami hanya mendapatkan sekitar Rp10 miliar. Sebanyak Rp9 miliar adalah untuk gaji, sehingga untuk tahun depan hanya teralokasi Rp1 miliar untuk penanggulangan karhutla dan banjir,” ujar Ronny, Rabu (8/10/2026).
Menurut Ronny, anggaran Rp1 miliar tersebut belum mencukupi kebutuhan operasional penanganan bencana di lapangan. Terlebih, Kalsel masih menghadapi potensi banjir serta karhutla yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respons cepat.
Karena itu, BPBD Kalsel kini berupaya mendapatkan tambahan anggaran melalui pembahasan bersama DPRD Kalsel.
“Kami masih berupaya meyakinkan anggota DPRD karena kebutuhan dana untuk penanggulangan karhutla dan banjir tahun depan jauh lebih besar,” tegasnya.
Ronny berharap dukungan legislatif dapat memperkuat anggaran BPBD sehingga penanganan bencana tidak terkendala keterbatasan biaya operasional.
Tambahan anggaran dinilai penting agar BPBD tetap memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana banjir maupun karhutla terjadi.
BPBD Kalsel pun mendorong agar kebutuhan penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran 2027, mengingat biaya penanganan di lapangan berpotensi jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang tersedia saat ini.