SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Untaian shalawat menutup aksi damai Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) di depan Gedung DPRD Kalsel, Senin (1/9/2025). Aksi yang berlangsung aman dan humanis itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., yang menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi massa.
Selama kurang lebih empat jam, DPRD Kalsel berdialog dengan aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, serta masyarakat. Hasilnya, sebanyak tujuh poin tuntutan disepakati dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama koordinator aksi. Dokumen tersebut dijadwalkan akan segera dibawa ke DPR RI.
Tujuh tuntutan yang diajukan, antara lain:
1. Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan sesuai kondisi fiskal negara, serta transparansi anggaran.
2. Reformasi Polri melalui revisi UU Polri dan penghentian tindakan represif aparat. Kapolri diminta bertanggung jawab dan mundur bila tidak ada komitmen perubahan.
3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
4. Penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan penyelesaian konflik agraria sawit di Kotabaru serta wilayah lain di Kalsel.
5. Evaluasi alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), sementara rakyat dibebani pajak.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer, serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
7. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Menanggapi aspirasi itu, Supian HK menyampaikan apresiasi. “Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi yang tertib, damai, dan penuh kedewasaan. Ini menunjukkan mahasiswa dan masyarakat Kalsel mampu menjaga kondusivitas Banua,” ujarnya.
Ia juga memberikan penghargaan kepada aparat keamanan. “Kami berterima kasih kepada Polri dan TNI yang telah memfasilitasi jalannya aksi dengan pengamanan humanis sehingga situasi tetap aman dan kondusif,” tambahnya. (Ang)