SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN —
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Selasa (25/11/2025).
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi menyepakati dua agenda utama, yaitu persetujuan bersama Raperda APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah serta penyampaian pendapat akhir Gubernur atas keputusan DPRD terkait penetapan APBD tersebut.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola APBD 2026 dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan kepada masyarakat.
“APBD bukan hanya deretan angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen yang membawa harapan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat dan hasil nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur dalam pidatonya.
Muhidin menjelaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalsel dan selaras dengan tema pembangunan RKPD 2026:
“Meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah dalam mendukung pusat distribusi regional.”
Sementara visi pembangunan tetap diperkuat melalui tagline:
“Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya Religi dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Dalam penyampaiannya, Gubernur Muhidin menyoroti sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus APBD 2026, meliputi:
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial
Penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata
Pembangunan serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah
Penguatan kapasitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana
Reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang efisien, responsif, dan berintegritas
“Kita ingin anggaran ini bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat: membantu, memperkuat, dan membuka peluang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Banua,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin mengajak seluruh jajaran pemerintah, DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan APBD 2026.
Ia menekankan pentingnya perencanaan matang agar setiap program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran serta benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kita pastikan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalsel atas kerja sama dan dinamika selama proses pembahasan anggaran.
“Semoga kemitraan dan komunikasi yang terbangun ini terus terjaga, sehingga kita dapat mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, religius, dan sejahtera,” tutupnya. (Ang)