Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri.
Dalam forum itu, Pemprov Kalimantan Selatan memaparkan perkembangan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di daerah, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Subhan Noor Yaumil mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan dalam menjalankan program-program prioritas Presiden.
"Hari ini kami melaporkan progres perkembangan terhadap 10 program direktif Bapak Presiden. Program-program tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, perumahan hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Progres Kalimantan Selatan kami sampaikan dalam rapat koordinasi ini," ujarnya.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh seluruh program strategis nasional dan terus berupaya memastikan pelaksanaannya berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi beberapa program. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya terus dilakukan untuk mencari solusi atas berbagai tantangan tersebut.
"Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masing-masing daerah," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Menurutnya, keberhasilan program prioritas Presiden sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, meskipun pendanaan program berasal dari APBN, pelaksanaannya berlangsung di daerah sehingga dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Rifqinizamy juga berharap forum koordinasi tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pola kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan bahwa Forum Daerah Bersuara menjadi sarana bagi pemerintah pusat untuk memperoleh masukan langsung dari daerah terkait pelaksanaan program prioritas Presiden.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tingkat makro, tetapi juga harus memperhatikan kondisi riil di lapangan agar setiap kebutuhan dan tantangan daerah dapat diakomodasi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi lokal serta menciptakan inovasi guna memperkuat implementasi program-program nasional.
Melalui Forum Daerah Bersuara, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin solid sehingga pelaksanaan 10 program prioritas Presiden dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.