SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Selatan mendesak perusahaan pembangkit listrik swasta yang menjadi mitra PT PLN (Persero) tidak lepas tangan atas pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi di Kalimantan Selatan. Desakan itu muncul setelah PLN mengungkap penyebab gangguan berasal dari sejumlah pembangkit milik perusahaan swasta.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua YLKI Kalsel, Fauzan Ramon, usai mengikuti rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN (Persero), Kamis (2/7/2026).
Menurut Fauzan, masyarakat selama ini hanya mengenal PLN sebagai penyedia layanan listrik. Namun, apabila penyebab terganggunya pasokan listrik berasal dari pembangkit milik perusahaan swasta, maka perusahaan tersebut juga wajib mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat.
"Kalau memang penyebabnya berasal dari pembangkit milik swasta, maka mereka juga harus bertanggung jawab. Jangan seluruh beban hanya dibebankan kepada PLN, karena yang dirugikan adalah konsumen," tegas Fauzan.
Ia menilai gangguan yang terjadi tidak cukup diselesaikan dengan permintaan maaf kepada masyarakat. Menurutnya, perusahaan pembangkit yang terbukti mengalami gangguan hingga menyebabkan pemadaman bergilir perlu dievaluasi secara menyeluruh, bahkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan apabila terbukti lalai.
Fauzan menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar penjelasan, melainkan jaminan bahwa krisis listrik yang mengganggu aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, hingga dunia usaha tidak kembali terulang.
"Kalau memang terbukti merugikan konsumen, perusahaan swasta tersebut harus diberikan peringatan. Yang paling penting adalah bagaimana kejadian seperti ini tidak terulang lagi," katanya.
Selain meminta evaluasi terhadap mitra pembangkit, YLKI juga mendesak PLN memperketat pengawasan terhadap seluruh pembangkit yang memasok listrik ke sistem interkoneksi Kalimantan agar potensi gangguan dapat dideteksi lebih dini.
Sebelumnya, General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Soelistijono, dalam rapat bersama DPRD Kalsel menjelaskan pemadaman bergilir dipicu forced outage atau gangguan pada sejumlah pembangkit listrik milik perusahaan swasta yang menjadi mitra PLN. Proses pemulihan pembangkit tersebut ditargetkan rampung pada akhir September 2026. (Thania Ang)