SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan 2025 menuai sorotan. Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel, Abdi Aswadi, menilai jalannya Musda penuh kejanggalan dan tidak sesuai aturan organisasi.
Menurut Abdi, forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pemuda justru berubah menjadi tontonan yang mencederai marwah organisasi. Ia menilai ada sejumlah pelanggaran mendasar yang membuat hasil Musda patut dipertanyakan.
“Pertama, tidak ada penyerahan palu sidang saat pergantian pimpinan sidang. Padahal palu itu simbol sahnya pengambilan keputusan. Mengabaikan hal ini sama saja menghilangkan legalitas forum,” ungkap Abdi di Banjarmasin, Sabtu (13/9).
Selain itu, ia menyebut forum tetap dipaksakan berjalan meski tidak memenuhi syarat kuorum. “Keputusan yang lahir dari forum ilegal ini jelas batal demi hukum organisasi. Itu bentuk arogansi yang merampas hak suara peserta,” tambahnya.
Abdi juga menyoroti tidak dibukanya pencalonan ketua dalam forum Musda. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Menutup pintu pencalonan berarti membunuh demokrasi. Cara ini terang-terangan menyingkirkan kader-kader terbaik demi kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
Dengan sederet pelanggaran itu, Abdi menilai kepemimpinan yang lahir dari Musda kali ini tidak memiliki legitimasi. Ia meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI turun tangan untuk membatalkan hasil Musda dan mengembalikan proses pada jalur yang benar.
“KNPI adalah rumah besar pemuda, bukan panggung untuk mempermainkan aturan. Kalau hal seperti ini dibiarkan, maka jelas marwah organisasi telah dikhianati,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana Musda KNPI Kalsel 2025 belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan sebagai bentuk keberimbangan informasi. (Ang)
Tags
Politik