Nelayan Keluhkan Perizinan dan Aturan Alat Tangkap, DPRD Kalsel Komisi II Gelar RDP



SOEARAKALSEL.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama nelayan Kotabaru dan Tanah Bumbu. Forum ini membahas keluhan seputar perizinan kapal yang dinilai rumit hingga regulasi alat tangkap yang dianggap memberatkan nelayan tradisional.

Dalam pertemuan yang dihadiri organisasi nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel itu, nelayan menyoroti birokrasi perizinan kapal yang dianggap berbelit. Ketua HNSI Tanah Bumbu, Aidil, meminta penyederhanaan proses agar tidak menghambat aktivitas melaut.

“Perizinan kapal sampai 10 GT sebaiknya cukup di provinsi saja. Proses satu pintu sekarang justru memperlambat. Kami berharap ada percepatan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi NasDem, H. Jahrian, menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan. Ia menilai Pasal 36 soal alat tangkap perlu direvisi agar tidak mematikan usaha nelayan kecil. “Aturan harus memberi keringanan, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Jahrian juga menyoroti keterbatasan sarana DKP dalam pengawasan laut. Ia mendorong agar usulan masyarakat diperkuat dengan rekomendasi DPRD dan gubernur sehingga lebih mudah diteruskan ke pusat.

Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, mengapresiasi forum ini dan menyebut pihaknya sudah melakukan sosialisasi modifikasi alat tangkap ramah lingkungan sesuai aturan kementerian. “Besok kami akan langsung praktekkan di Tanah Bumbu, beberapa nelayan sudah mulai mencoba modifikasi,” jelasnya.

Terkait bantuan kapal, Rusdi mengakui terakhir kali penyaluran dilakukan pada 2018. Namun, pihaknya berencana kembali mengusulkan bantuan kapal dan alat tangkap sesuai kebutuhan nelayan setempat.

RDP menghasilkan beberapa catatan penting: penyederhanaan perizinan kapal kecil, revisi aturan alat tangkap, penguatan sarana pengawasan laut, serta rencana pengusulan kembali bantuan kapal. DPRD Komisi II berjanji membawa aspirasi ini ke tingkat kebijakan, sementara DKP memastikan tindak lanjut di lapangan.

Dengan forum ini, nelayan berharap regulasi yang ada bisa lebih mendukung keberlangsungan usaha mereka di tengah tantangan berat melaut. (Ang)


Lebih baru Lebih lama