 |
| Diskominfo.mc |
SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, menyaksikan penandatanganan kontrak pembangunan jembatan penghubung daratan Kalimantan dengan Pulau Laut.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel di Banjarbaru, Senin (30/3/2026).
Penandatanganan kontrak dilakukan antara Bambang Asmoro dan Yusdiantoro selaku kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib, sebagai pengguna anggaran. Proyek strategis ini bernilai Rp5,9 triliun dan telah lama dinantikan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta pihak pelaksana proyek segera memulai pekerjaan guna mempercepat serapan anggaran serta memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Segera lakukan pengerjaan agar progresnya cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, jembatan penghubung antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru tersebut dapat rampung dan mulai dimanfaatkan pada 2028.
Menurut Muhidin, kelanjutan pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program prioritas sesuai visi dan misi pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Proyek ini juga terlaksana berkat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kedua daerah tersebut turut berpartisipasi melalui penyertaan anggaran masing-masing sebesar Rp100 miliar dari APBD.
Selain itu, Gubernur turut menyampaikan sejumlah program prioritas lainnya, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), pembangunan stadion internasional terintegrasi dengan kawasan hutan lindung, serta pembangunan jalan poros sepanjang sekitar 30 kilometer yang menghubungkan Banjarbaru dengan kawasan Banua Anam.
Muhidin juga mengapresiasi kehadiran Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyukseskan proyek strategis tersebut.
Turut hadir menyaksikan penandatanganan kontrak ini, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rakhman Taufik, jajaran pejabat Pemprov Kalsel, tim ahli gubernur, serta pihak terkait lainnya.
Jembatan penghubung yang ditargetkan rampung pada 2028 ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, memperlancar arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
Secara teknis, jembatan ini memiliki panjang sekitar 3.750 meter dengan bentang utama tipe cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Pembangunan bentang tengah didukung pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun, serta kontribusi dari APBD provinsi dan kabupaten.
Pengerjaan proyek dilakukan secara bertahap sejak Januari 2026 dan melibatkan sejumlah kontraktor besar, di antaranya PT Adhi WSKT KSO, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Asri Praya KSO, PT Pandji Bangun Persada, dan PT Adhi Karya, dengan dukungan konsultan perencana dari beberapa perusahaan nasional.