SOEARAKALSEL, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) terus mematangkan strategi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendongkrak daya saing produk pelaku usaha lokal di pasaran.
Langkah ini diperkuat melalui keterlibatan aktif Sekda Kabupaten HSS, Muhammad Noor, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2026 yang digelar secara virtual, Senin (08/06/2026).
Forum yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini juga dirangkai dangan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Dalam arahannya, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pergerakan harga serta memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan di pasar tradisional.
Upaya tersebut dinilai sangat penting guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada di tren yang positif dan berkelanjutan.
Selain isu inflasi, pemenuhan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut menjadi sorotan utama demi memperluas akses pasar dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.
Sekda HSS, Muhammad Noor, menyatakan bahwa jajarannya berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh instruksi dari pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat luas di Bumi Rakat Mufakat.
"Kami akan terus mengoptimalkan pemantauan harga di lapangan dan memastikan pasokan pangan aman, sekaligus mempercepat implementasi sertifikasi halal agar produk lokal kita naik kelas," ujar Muhammad Noor.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab HSS optimistis mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.