SOEARAKALSEL.COM, BANJARBARU -Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah untuk periode perencanaan 2025–2029 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (30/7/2025).
Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Kalsel serta seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Muslim menekankan pentingnya manajemen risiko di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan energi.
“Kita hidup di era penuh ketidakpastian. Pemerintah tak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, dibutuhkan cara kerja yang sistematis dan terukur. Di sinilah peran manajemen risiko menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa manajemen risiko bukan hanya untuk menghindari bahaya, tetapi juga membangun kemampuan mengidentifikasi risiko secara dini. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029, lengkap dengan peta risiko dan strategi mitigasi yang konkret.
“Kita perlu memastikan setiap perangkat daerah memahami dan mampu mengelola risiko. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan lintas sektor,” tambahnya.
Ia juga mendorong kolaborasi erat antara perencana, pengelola anggaran, inspektorat, dan pelaksana kegiatan agar budaya sadar risiko menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Kalsel.
(Ang/Mc Kalsel)