SOEARAKASEL.COM, BANJARBARU – Puluhan massa dari LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), bersama sejumlah aktivis dan warga menggelar aksi damai menuntut kejelasan terkait dana sebesar Rp5,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang disebut-sebut mengendap di Bank Kalsel.
Isu tersebut mencuat setelah laporan keuangan Pemprov Kalsel menjadi sorotan publik akibat dugaan salah input data dalam laporan keuangan daerah. Meski pihak Bank Kalsel dan Pemprov Kalsel telah memberikan klarifikasi, peserta aksi menilai penjelasan tersebut belum sepenuhnya transparan dan masih menyisakan banyak pertanyaan.
Koordinator aksi, Budi, menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui ke mana aliran dana tersebut digunakan.
“Bayangkan, uang rakyat Rp5,1 triliun disebut mengendap. Lalu dijelaskan bahwa dana itu didepositokan dan menghasilkan laba. Itu bukan uang pribadi, itu amanah rakyat,” ujarnya lantang di tengah aksi.
Menurutnya, penjelasan Gubernur Kalsel sejauh ini belum menyentuh substansi persoalan.
“Kami bukan meminta penjelasan soal deposito. Yang kami minta adalah pertanggungjawaban kapan dan bagaimana dana itu diserap untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Aksi damai yang berlangsung tertib itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP. Massa juga menyerukan agar Pemprov Kalsel membuka data keuangan secara transparan, termasuk rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan pemanfaatan dana menjelang akhir tahun anggaran.
Selain soal dana mengendap, massa turut menyoroti dugaan salah input data triliunan rupiah dalam laporan keuangan daerah.
“Kalau salah input Rp200 ribu mungkin bisa dimaklumi, tapi ini Rp5,1 triliun. Ada indikasi kuat perbuatan melawan hukum. Kami minta Mabes Polri, KPK, dan Kejagung turun tangan, karena kami tidak percaya aparat di daerah,” tegasnya.
Massa juga menyinggung dugaan benturan kepentingan dalam struktur pengawasan Bank Kalsel.
“Kami melihat ada potensi konflik kepentingan, apalagi salah satu anggota keluarga Gubernur menjabat sebagai pengawas di Bank Kalsel. Ini membuat publik meragukan independensi bank daerah,” ucapnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan awak media, massa menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Direksi, komisaris, dan dewan pengawas Bank Kalsel diminta mundur secara berjemaah.
2. Gubernur Kalsel membuka secara transparan aliran dana Rp21 miliar per bulan yang dinilai tidak jelas peruntukannya.
3. Mencopot anggota keluarga Gubernur dari jabatan strategis di lembaga daerah.
4. Pemeriksaan tuntas dugaan kesalahan input data dan aliran dana oleh aparat penegak hukum pusat.
“Kalau tahun depan kasus yang sama terulang, kami akan menagih janji Gubernur yang pernah menyatakan siap mundur bila gagal mengelola pemerintahan. Janji itu akan kami pegang,” tegas Aliansyah. (Ang)
Tags
LSM